PEMBACAAN PANDANGAN PEMERINTAH TERHADAP FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN SABU RAIJUA

Wakil Bupati Sabu Raijua Yohanis Uly Kale, A.Md S.Pd pada Kamis, 13 Juli 2023 di Gedung DPRD Kabupaten Sabu Raijua membacakan pandangan pemerintah terhadap fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sabu Raijua terhadap Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2022.

Wakil Bupati mengatakan bahwa Pemerintah daerah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi dewan atas dukungan sinergitas yang diberikan sehingga Kabupaten Sabu Raijua dapat memperoleh pencapaian opini wajar tanpa pengecualian.

Tahun Anggaran 2022, dukungan tersebut dalam wujud persetujuan anggaran pengawasan kritikan dan saran yang mengacu sinergitas bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu pandangan umum Bupati yang dibacakan oleh Wakil Bupati Sabu Raijua yang pertama terhadap Partai Golongan Karya (Golkar) yaitu pemerintah mengucapkan terima kasih kepada fraksi Golkar yang terhormat yang telah menyampaikan pemandangan umum terhadap Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah tahun anggaran 2022 dapat ditanggapi sebagai berikut : realisasi retribusi yang hanya 45,43 % dari target yang ditetapkan realisasi terendah terdapat pada 3 SKPD yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar 21.50% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.1.200.000.000.00 ( satu miliar dua ratus juta rupiah ). Hal tersebut disebabkan oleh diterbitkannya peraturan Gubernur  No. 9 tahun 2022 tentang tata niaga komunitas perikanan yang dimana membatasi penjualan rumput laut hanya dalam wilayah NTT saja sehingga secara langsung penurunan penjualan di Kabupaten Sabu Raijua yang sebelumnya dijual keluar provinsi NTT. Kedua Dinas pertanian dan pangan sebesar 27,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.302.750.000.00 (tiga ratus dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp.82.802.000.00 (delapan puluh dua juta delapan ratus dua ribu rupiah).

Hal ini disebabkan oleh adanya wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak sehingga diterbitkan surat edaran no. 2 tahun 2022 tentang protokol kesehatan, pengendalian penyakit mulut dan kuku yang melarang pengiriman ternak keluar daerah sehingga berdampak pada penjualan hewan ternak dan pelayanan kesehatan hewan. 

Yang ketiga, Dinas Penanaman Modal PTSP Perindustrian dan Perdagangan sebesar 29,92% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.9.452.805.000.00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima ribu rupiah) 

terealisasi sebesar Rp.31.587.240.000.00 (tiga puluh satu miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh rupiah).

Pemerintah akan memberikan perhatian yang lebih serius terhadap sektor tersebut dengan meningkatkan penatausahaan atau pengelolahan terhadap obyek dan mendorong optimalisasi terhadap sumber daya yang ada. Terkait sumber-sumber PAD pemerintah akan segera melakukan inventarisasi secara baik, objek-objek pendapatan yang ada khususnya objek komoditi unggulan yang berkontribusi sangat besar terhadap PAD seperti  garam. 

Selanjutnya pemerintah akan menggali dan mengintersifkan sumber-sumber pendapatan yang ada melalui kegiatan intersikasi dan ekstesifikasi. Kedepan  Pemerintah akan sungguh-sungguh memperhatikan perencanaan dan penganggaran lebih difokuskan pada program pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat demi terbentuknya masyarakat Sabu Raijua yang bermartabat.Selanjutnya, Pemerintah sejalan dengan fraksi partai Golkar dalam evaluasi dan percepatan pekerjaan fisik tahun anggaran saat ini.

Yang kedua fraksi partai PDI Perjuangan (PDIP) pemerintah juga mengucapkan terima kasih kepada Partai Demokrasi Indonesia yang telah memberikan pandangan umumnya. Dapat dijelaskan sebagai berikut : Realisasi PAD yang hanya mencapai 59,18% disebabkan karena rendahnya retrebusi daerah terdapat pada 3 SKPD yang telah dijelaskan pada pandangan umum fraksi partai Golkar, realisasi belanja pegawai yang hanya mencapai 88,98% dapat dijelaskan terdapat belanja pegawai tahun 2022 yang tidak dapat dibayarkan tahun berjalan. Belanja pegawai yang tidak terbayarkan tersebut dicatat sebagai hutang belanja pegawai pada neraca Pemda tahun 2022 dan akan dianggarkan pembayarannya pada perubahan APBD 2023 sesuai mekanisme yang berlaku. Realisai belanja barang dan jasa yang mencapai 89,66% dengan realisasi rendah pada belanja jasa kantor dan belanja perjalanan dinas yang pemanfaatnya telah digunakan sesuai kebutuhan. Pemerintah akan menindaklanjuti seluruh temuan BPK RI perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan melakukan upaya tindak lanjut sesuai mekanisme yang ada.

Yang ketiga Pandangan untuk fraksi demokrat yaitu realisasi pendapatan asli daerah sebesar 59,18% disebabkan karena realisasi retrebusi yang hanya mencapai 45,43%, rendahnya realisasi retrebusi daerah terdapat pada tiga SKPD yang telah disebutkan pada pandangan umum fraksi partai golkar, terdapat orientasi belanja lebih konsentrasi pada urusan administrasi dan operasional kantor sementara pusat pemberdayaan masyarakat sangat sedikit porsinya, tidak beroperasinya beberapa sumber PAD. Pemerintah akan melakukan identifikasi dan invetarisasi atas permasalahan yang ada dan selanjutnya akan menindaklanjutinya dengan langkah-langkah strategis guna penyelesaian masalah yang ada dalam rangka mengoptimalkan PAD di Kabupaten Sabu Raijua.

Pemda terus berupaya agar aset-aset bisa dikelola oleh pihak ketiga sehingga berkontribusi demi peningkatan PAD, pemerintah daerah telah optimal melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi untuk menjamin ketercukupan BBM dengan harga yang tepat dan takaran yang benar, terkait penjualan BBM diluar subsidi, diluar sub penyalur hal ini penyimpangan yang perlu ditertibkan, Pemda berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menertibkan penyimpangan itu.

Terhadap partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada prinsipnya pemerintah sependapat dengan pandangan fraksi Nasdem dan akan mendorong realisasi belanja guna mendorong kualitas belanja daerah pada pemenuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang diberikan oleh partai Nasdem serta saran yang diberikan. Pemerintah akan membenahi perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan agar lebih efektif  dan efisien. Terkait realisasi tindak lanjut atas LHP BPK tahun anggaran 2021 dapat diinformasikan bahwa progress realisasi telah ditindaklanjuti.

Yang terakhir terhadap fraksi Gabungan Peduli Raihawu, Pemerintah juga mengucapkan  terima kasih. Menurut pandangan realisasi PAD hanya mencapai 59,18%, disebabkan karena rendahnya realisasi retrebusi daerah terdapat pada tiga SKPD sesuai pada penjelasan pada pandangan umum fraksi golkar, realisasi belanja yang hanya mencapai 89,58% atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Belanja modal tahun 2022 terdapat belanja yang tidak terbayarkan dan telah dicatat sebagai hutang belanja pada neraca Pemda Kabupaten Sabu Raijua yang pembayarannya akan dianggarkan pada perubahan APBD tahun 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.

Hadir dalam kegiatan ini  Ketua DPRD Kabupaten Sabu Raijua, para wakil ketua DPRD dan anggota DPRD, Sekertaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua, staff ahli, para asisten, pimpinan OPD, dan undangan lainnya.DEBBY-LPPL RSPD SABU RAIJUA